Muamalat Center Consulting

Al-Tsawâbit dan al-Mutaghayyirât dalam Manajemen Syariah

Satu hal yang perlu dimengerti dalam realita bermanajemen syariah saat ini, yaitu pemahaman dasar bahwa hukum-hukum syariat itu terbagi dua, yaitu hukum-hukum yang sifatnya permanen (al-tsawâbit) dan hukum hukum yang sifatnya fleksibel (al-mutaghayyirât). Hukum-hukum altsawâbit adalah hukum-hukum yang terdapat nash syar’i baginya secara jelas dari al-Quran dan as-Sunnah yang sifatnya qath’i (tidak mengandung kemungkinan makna lain diluar konteks makna yang disebutkan), atau dzhanni (maknanya langsung terbetik dalam pikiran, namun masih mengandung kemungkinan kecil ada makna lain).

Hukum-hukum al-tsawâbit tidak akan berubah dan berganti karena sifatnya tetap, serta menjadi penopang bagi setiap kejadian dan peristiwa. Sebab mashlahat yang terkandung padanya pasti (tsâbit) hingga tidak memerlukan perubahan. Perubahan ‘urf (adat istiadat), kondisi dan waktu sama sekali tidak mempengaruhinya. Misalnya, kewajiban shalat, puasa, zakat, haji, rukun-rukun iman, larangan memakan harta orang lain secara batil, larangan mendatangkan mudharat bagi diri dan orang lain, dan sebagainya. Kebanyakan yang termasuk pada kategori al-tsawâbit adalah akidah, dasar-dasar rukun Islam, dasar-dasar sesuatu yang diharamkan, prinsip-prinsip akhlak, prinsip-prinsip hukum muamalat.

Adapun hukum-hukum yang tergolong al-mutaghayyirât adalah hukum-hukum ijtihâdi yang dibangun atas pijakan kaidah atau sumber qiyas atau pertimbangan maslahat. Hukum-hukum ini secara dzatnya mungkin mengalami perubahan menurut perubahan zaman, situasi dan ‘urf. Misalnya pada hukum-hukum muamalat, perkara-perkara cabang dalam hukum ibadah, adab-adab interaksi. Hukum almutaghayyirât ini menunjukkan keluasan dan kemudahan syariat Islam, dapat diimplementasikan pada situasi zaman dan tempat yang sarat dengan perubahan.

Permasalahannya bukan pada perbedaan pendapat ulama tentang hukum-hukum al-mutaghayyirât, karena perbedaan mereka itu adalah fitrah sebagai seorang manusia yang memiliki ilmu dan wawasan yang luas terhadap hukum agama. Perbedaan mereka itu sah dan logis. Perbedaan mereka itu memberikan keragaman dan saling menyempurnakan. Namun, yang menjadi permasalahan besar adalah cara kita dalam menyikapi berbagai macam pendapat dalam hal almutaghayyirât yang sifatnya ijtihadi. Disebabkan kebodohan, kedengkian, dendam sehingga diantara para pengikutnya saling melemahkan bangunan ukhuwwah Islamiyyah. Saling curiga. Terpecah belah adalah harapan iblis dan syetan mulai sejak dulu kala.

Manajemen Islam juga memiliki ketentuan yang bersifat altsawâbit dan al-mutaghayyirât dengan pemahaman seperti yang dijelaskan di atas. Lalu terhadap perkara-perkara baru yang ditemukan pada ilmu manajemen modern, Islam memandangnya dengan timbangan hukum al-tsawâbit dan al-mutagahyyirât. Segala bentuk temuan baru, perubahan baru pada ilmu manajemen dianalisa melalui kayu ukur syariat yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah serta pendapat para ulama tentangnya. Apabila segala perubahan dan perkara baru tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam maka boleh untuk diambil dan dimanfaatkan.

Misalnya, Rasulullah Saw menerima ide baru dari Salman al-Farisi terkait penggalian parit pada perang Khandaq (5 H) yang sebenarnya strategi itu merupakan adat dan kebiasaan orang-orang Persia. Rasulullah Saw menyerahkan urusan penyerbukan kurma dan tata caranya kepada para petani kurma di Madinah karena ini merupakan perkara-perkara dunia yang mungkin mereka lebih mengerti daripada Rasulullah.

Dalam hadits marfu’ namun maknanya benar disebutkan bahwa hikmah itu adalah harta orang mukmin yang hilang, dimana saja seseorang menemukannya dia lebih berhak untuk mengambilnya. Seorang mukmin harus pandai mengambil hikmah dan pelajaran dari siapapun dan pada peristiwa apapun selama ianya tidak bertentangan dengan prinsip Islam dan memberikan mashlahat bagi kehidupan. Hikmah juga berarti kata-kata yang bermanfaat, yang meliputi teori, konsep, rumus dan formula, hukum. Oleh karena itu segala produk pikiran modern yang bermanfaat bagi kerja-kerja orang beriman dapat diambil dan diimplementasikan. Segala teori dan hukum yang ada dalam manajemen modern dapat diambil selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam dan secara nyata memberikan manfaat seperti tercapainya efektifitas, efesiensi dan produktivitas organisasi, walaupun ianya muncul dari hasil pikiran non muslim sekalipun.

Misalnya tentang metodologi kuantitatif yang baru muncul pada awal abad ke-19 dan hingga kini masih digunakan para peneliti. Metode kuantitatif berkembang pesat sejak ditemukannya berbagai alat ukur penelitian. Alat ukur pertama kali hanya dikenal pada bendabenda fisik seperti ukuran berat (kg, ons, pon, gram, dan lain-lain) ukuran jarak/tinggi (km, m, cm, inchi, mm, dan lain-lain) maupun ukuran panas (celcius, fahrenheit, dan lain-lain). Sekarang ini telah berkembang berbagai bentuk pengukuran bidang ilmu sosial yang mendasari kuantifikasi ilmu-ilmu sosial. Alat ukur yang dapat dijadikan parameter tersebut antara lain adalah pengukuran sikap menggunakan skala Likert; pengukuran indikator ekonomi menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB), Pendapatan Perkapita (GNP), laju inflasi, nilai tukar mata uang. Analisis hipotesis pada kuantitatif dengan menggunakan berbagai macam instrumen dan alat pengujian modern untuk menerima atau menolak suatu hipotesis. Semuanya itu masuk pada kategori al-mutaghayyirat, sebagai alat ukur yang dapat memperkaya implementasi manajemen Islam pada era modern saat ini.

Dalam ushul fiqh, ada kaidah yang menyebutkan bahwa “mâ lâ yatimm al-wâjib illâ bihi fa huwa wâjib”, yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Memutuskan suatu perkara yang baik dalam manajemen itu wajib, pada zaman modern ini -misalnya- tidak sempurna tanpa adanya alat ukur berupa metodologi kuantitatif serta turunannya, maka menerapkan alat ukur berupa metode kuantitatif tersebut menjadi wajib dilaksanakan, guna meraih keputusan manajemen kuantitatif yang terbaik.

Seseorang yang hanya fokus pada aspek al-tsawâbit dan menolak aspek almutagahyyirât akan melahirkan kejumudan, sebaliknya orang yang hanya fokus pada aspek al-mutaghayyirât namun menolak aspek al-tsawâbit maka dapat menimbulkan kesesatan. Keseimbangan memahami dan merealisasikan makna al-tsawâbit dan al-mutagahyyirât menjadi kunci utamanya.

1 thought on “Al-Tsawâbit dan al-Mutaghayyirât dalam Manajemen Syariah”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *