Muamalat Center Consulting

Gerakan Ekonomi Islam Secara Kaffah

Ekonomi Islam lahir, bergerak dan berkembang diawali oleh suatu keyakinan bahwa ajaran Islam berkarakter komprehensif, universal dan integral. Gerakan berekonomi Islam tidak dipelopori oleh mereka yang memiliki keyakinan parsial dalam mengimplementasikan syariat agama ini. Paradigma parsial hanya akan melahirkan dikotomi dan sekulerisasi dalam beragama. Ini adalah noda hitam, jika Islam tidak difahami secara kaffah (utuh dan menyeluruh).

Karakter ajaran Islam yang kaffah menuntut bagi pelakunya agar berekonomi syariah secara kaffah pula. Kesuksesan gerakan ini harus dipelopori oleh para pelaku ekonomi yang memiliki pemahaman terhadap Islam secara kaffah. Idealnya, para simpatisan, praktisi, akademisi dan pakar ekonomi Islam memiliki falsafah berpikir komprehensif, universal dan integral tersebut. Ini adalah tuntutan aksiomatis dalam berekonomi Islam secara kaffah. Hal ini menunjukkan juga, bahwa para pelaku ekonomi Islam mesti menjunjung tinggi aspek akidah dan akhlak dalam ruang geraknya. Pada struktur bangunan rumah ekonomi Islam, maka pondasinya adalah tauhid sebelum tercapainya falah (kemenangan) di dunia dan akhirat kelak.

Semangat mengembangkan ekonomi Islam haruslah secara totalitas. Muatan totalitas ini meliputi tiga instrumen utama, yaitu akidah, syariah dan akhlak. Tantangannya adalah bagaimana ketiga instrumen tersebut mampu mewarnai gerakan ekonomi Islam di tanah air ini? Ekonomi yang berakidah meyakini bahwa Allah sebagai tujuan hidup. Harta hanya bersumber dari-Nya dan hakikat harta adalah milik-Nya semata, sehingga Allah pun berhak mengatur peruntukan rezeki yang ada pada manusia. Manusia diberi kewenangan untuk mengelola harta dengan sebaik-baiknya lalu mendistribusikannya kepada pos-pos kebaikan. Ekonomi yang bertauhid tidak hanya mengakui akan keagungan Allah ta’ala sebagai pemilik hakiki alam semesta ini, namun berikutnya mampu melahirkan kecintaan dan ketaatan kepada-Nya semata. Ekonomi berbasis tauhid ternyata dapat mempengaruhi kinerja ekonomi kepada arah yang lebih baik, karena ia mampu mendidik nilai-nilai unggul pada kepribadian pelaku ekonomi. Di sisi lain Allah Swt juga telah bercerita tentang kisah para pelaku ekonomi yang gagal di masanya disebabkan penyelewengan akidah dan moral, sebut saja seperti kisah Karun, Firaun dan Haman.

Ekonomi yang bersyariah menuntut agar implementasi ekonomi sesuai dengan hukum dan tata cara syariah Islam. Produknya berupa fiqh ekonomi. Pengambilan keputusan dalam ekonomi Islam berlandaskan kepada pesan-pesan nas Alquran, Hadis, konsensus para ulama Islam dan ukuran qiyas (analogi). Di tengah kurangnya sumber daya manusia yang memahami fikih ekonomi ini, maka keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia menjadi sangat strategis. Kemudian diikuti oleh wujudnya struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada institusi keuangan syariah perbankan maupun non perbankan.

DPS merupakan institusi internal yang independen yang secara khusus memastikan kesesuaian pelaksanaan usaha-usaha pada institusi ekonomi syariah sesuai dengan syariah Islam. Regulasi ini telah diatur dalam Undang-Undang RI No21/2008 tentang perbankan syariah, yang menyebutkan bahwa bank syariah dan bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) mesti memiliki Dewan Pengawas Syari’ah. Keberadaan DPS tidak hanya pada lembaga perbankan syariah saja, namun pada seluruh institusi ekonomi syariah lainnya, seperti asuransi syariah, koperasi syariah, pasar modal syariah, BAZ/Laznas, pegadaian syariah, lembaga mikro syariah, hotel syariah, BMT, rumah sakit Islam, leasing syariah.

Di antara tugas DPS terhadap lembaga tersebut adalah: Pertama, memberikan pengarahan dan pengawasan (supervision) terhadap produk dan pelayanan serta kegiatan usaha lainnya agar sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, melakukan pengawasan (supervision), baik secara aktif ataupun pasif, khususnya dalam pelaksanaan prinsip syariah.  Ketiga, memberikan nasehat dan saran kepada direksi dan komisariat jenderal tentang pengelolaan syariah.

Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi DPS, maka diperlukan DPS yang memiliki kualifikasi keilmuan yang baik dan kualifikasi kemampuan untuk memberikan solusi terhadap segala perkembangan dan permasalahan kontemporer khususnya dalam bidang ekonomi.

Sesungguhnya permasalahan-permasalahan kekinian dalam berekonomi sangatlah kompleks, di mana permasalahan tersebut tidak pernah muncul pada era Rasulullah Saw dan para sahabat, pada saat yang sama juga permasalahan-permasalahan tersebut membutuhkan solusi yang tepat yang dapat membimbing umat dalam kegiatan ekonomi mereka. Di sinilah DPS memainkan peranannya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

Ekonomi yang berakhlak merupakan buah dari realisasi akidah dan syariah. Ekonomi Islam menjunjung tinggi akhlak mulia. Ekonomi Islam dikenal dengan bangunan etika yang kokoh. Ia wujud bukan dari kehendak bebas budaya atau hawa nafsu insani, namun akhlak dalam ekonomi Islam lahir dari kehendak Yang Maha Pencipta yang merupakan representasi dari ibadah. Oleh karena itu, pelaku ekonomi Islam harus merealisasikan akhlak mulia secara utuh dalam kehidupannya termasuk dalam kegiatan ekonominya. Ironis memang, jika penggerak ekonomi Islam menampilkan moral yang baik didasari oleh motivasi kepentingan kerja dan bisnis semata. Belum terintegrasi dalam karakter kesehariannya. Ironis memang, jika para penggerak ekonomi Islam masih menabung (saving) / meminjam (loan) uang melalui perbankan konvensional, sementara mereka senantiasa berkampanye agar masyarakat beralih kepada perbankan syariah.

Ekonomi syariah yang berakhlak mulia telah dicontohkan Rasulullah Saw sejak 14 abad silam. Islam mengajak kepada kebenaran dan kebaikan, kesabaran dan akhlak, mencegah seseorang untuk berbuat kepalsuan dan kemungkaran. Islam menyeru untuk menyantuni kaum duafa dan melarang berbuat zalim, melanggar hak-hak orang lain dan menumpuk harta secara tidak halal. Intinya, akhlak mulia terintegrasi pada semua kegiatan konsumsi, produksi dan distribusi.

Gerakan moralitas dalam berekonomi telah dipelopori oleh para ulama Islam pada masanya, seperti al-Mawardi (364 H-450 H), al-Ghazali (450 H-505 H), Ibn Taimiyah (661 H-728 H), al-Syatibi (790 H), Ibn Khaldun (732 H-808 H). Pemikiran-pemikiran ekonomi mereka telah mengikat moralitas yang merupakan bagian terpenting dalam ekonomi. Hal ini menjadikan ekonomi Islam tampil beda dengan ekonomi konvensional (sosialis dan kapitalis).

Perkembangan ekonomi Islam di negeri ini kian memberikan harapan. Sosialisasi ekonomi Islam kian menjamur, ekspansi institusi ekonomi Islam kian bertambah dan meluas. Indikasi-indikasi tersebut akan eksis selama komitmen bersama gerakan ekonomi Islam yang kaffah mampu diperjuangkan. Gerakan ekonomi Islam yang kaffah akan memberikan peran terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Ekonomi Islam secara nyata ikut serta dalam pembangunan ekonomi bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.***

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *