Muamalat Center Consulting

Hukum Denda Uang Dalam Murabahah

Pertanyaan:

Pak, apakah denda keterlambatan dalam akad murabahah di bank syariah dibolehkan?

Amril (Pekanbaru).

Jawaban:

Oleh: 
Ardan Mardan, Lc., M.A., M.M., C.M.

Bank Syariah boleh menarik denda keterlambatan dari nasabah (debitur) dalam akad jual beli murabahah. Syaratnya adalah nasabah (debitur) tersebut mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja, denda seperti ini adalah sanksi yang dibolehkan.

Rasulullah SAW bersabda, “Menunda-nunda (pembayaran) yang  dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.” (HR Nasa’i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad). 

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, “Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan utangnya (dihiwalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, Ahmad, Malik, dan Darami).

Berdasarkan hadits di atas, bahwa nasabah (debitur) bank syariah yang menunda-nunda pembayaran padahal ia mampu membayarnya, maka dihalalkan ke atasnya pemberian sanksi, dan perbuatan menunda-nunda pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Bahkan perbuatan ini dapat memberikan mudharat bagi bank syariah dan kreditur. Sementara itu, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa:

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (HR Ibnu Majah, Ahmad, dan Malik).

Denda uang yang terkumpul tersebut diperuntukkan sebagai dana sosial dan bukan menjadi pendapatan bank syariah. Denda uang tersebut dapat disalurkan melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ)/Badan Zakat Nasional (BAZNAS), untuk selanjutnya diperuntukkan bagi kepentingan dhu’afa.

Bagi nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi. Maka, harus ada kejelasan dan keterbukaan antara nasabah dan bank syariah untuk memastikan sebab dan latar belakang terjadinya perilaku tidak/belum membayar tersebut. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 

Denda keterlambatan ini juga tidak termasuk ke dalam riba karena riba adalah manfaat yang diterima oleh kreditur atas jasa pinjaman yang diberikan kepada debitur. Hal ini sebagaimana Kaidah Fikih:

Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba.”

Sedangkan, dana keterlambatan bukan menjadi pendapatan bank syariah, tetapi menjadi dana sosial yang diperuntukkan bagi para dhuafa dan yang berhak lainnya.

Sanksi berupa denda uang juga sesuai dengan pendapat standar syariah internasional AAOIFI dan pendapat Dewan Syariah Nasional MUI. DSN MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 17 /DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. 

Fatwa ini juga mengatur bahwa sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Kemudian, dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.  Wallahu a’lam bi al-shawab.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *