Muamalat Center Consulting

Membumikan Akad Bisnis Syariah

Karakter bisnis syariah yang komprehensif menuntut pelakunya agar memahami konsep akad bisnis syariah seutuhnya. Akad yang berbeda berpengaruh terhadap implikasi hukum dan tanggung jawab yang berbeda pula. Sehingga pihak-pihak yang melakukan transaksi harta yang berorientasi laba (profit oriented) harus cakap saat berakad. Kecakapan berakad tersebut diindikasikan oleh kecerdasan, kedewasaan dan kebebasan antarpihak-pihak dalam akad. Di sisi lain, tindak kejahatan bisnis yang dewasa ini sangat berkembang yaitu tindak kejahatan melalui layanan transaksi online dan elektronik. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta budaya manusia ternyata diikuti dengan perkembangan kriminalitasnya.
Hasil riset yang diprakarsai Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA), Google Indonesia, dan TNS (Taylor Nelson Sofres) memperlihatkan bahwa tahun 2013 nilai pasar e-commerce Indonesia mencapai 8 miliar dolar AS (Rp 94,5 triliun) dan di tahun 2016 diprediksi naik tiga kali lipat menjadi 25 miliar dolar AS (Rp295 triliun). Frekuensi penggunaan transaksi elektronik meningkat mulai dari Rp3,79 miliar pada 2012, naik menjadi Rp4,73 miliar pada 2013 dan 5,69 miliar pada 2014. Sedangkan, menurut OJK volume penggunaan transaksi elektronik perbankan di Indonesia meningkat mulai dari Rp4.441 triliun pada 2012, meningkat menjadi Rp5.495 triliun pada 2013, dan menjadi Rp6.447 triliun pada 2014.
Data tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan para pengguna layanan online dan elektronik dalam transaksi bisnisnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Tantangannya adalah tindak kejahatan ekonomi dan bisnis dalam bentuk pemalsuan, penipuan dan pencurian juga semakin meningkat. Sebagaimana yang dirilis Kepolisian Metro Jaya pada April 2013, 520 kasus kejahatan online yang dilaporkan pada 2011, meningkat menjadi 600 kasus di 2012, dan hampir 50 persennya merupakan modus penipuan bisnis online.

Akad Bisnis Syariah
Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu (1997) mendefinisikan akad (contract) sebagai perikatan/ pertalian antara ijab dan qabul atas sesuatu yang dibenarkan oleh syariat serta memiliki implikasi hukum tertentu. Maka, operasional bisnis syariah yang meliputi input, process dan output dipastikan halal. Berakad atas sesuatu yang tidak dibenarkan syariat lazimnya akan berakhir dengan buruk (bad ending). Islam memiliki beragam jenis akad yang dapat ditawarkan sebagai solusi bagi buruknya transaksi bisnis saat ini. Variasi kontrak tersebut memberikan kemudahan bagi pelaku akad untuk dapat memilih jenis akad mana yang diinginkan.
Dewasa ini, habituasi akad-akad ekonomi syariah telah eksis pada institusi-institusi ekonomi Islam. Seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, BMT, penggadaian syariah, lembaga mikro syariah, koperasi syariah, hotel syariah, leasing syariah, BPRS, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), rumah sakit syariah, hotel syariah, dan lain-lain. Untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan akad syariah pada institusi ekonomi tersebut, dibutuhkan struktur organisasi baru yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
DPS merupakan institusi internal yang independen yang secara khusus memastikan kesesuaian pelaksanaan usaha-usaha pada institusi ekonomi syariah dengan syariah Islam. Regulasi ini telah diatur dalam UU RI No 21/2008 tentang perbankan syariah. Semestinya, keberadaan DPS tidak hanya pada industri keuangan syariah perbankan syariah saja, namun pada semua institusi ekonomi syariah yang ada, seperti lembaga mikro syariah, hotel syariah, rumah sakit Islam, leasing syariah, dan lain-lain. Jika tidak, penulis menduga kuat absennya keberkahan pada institusi-institusi tersebut.

Variasi Akad
Dalam muamalah maliyah, akad secara umum dibagi kepada dua, yaitu akad tabarru’ (gratuitous contract) dan akad tijari (compensational contract). Akad tabarru’ adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not-for profit transaction, yaitu transaksi yang hakikatnya bukan untuk mencari keuntungan komersial. Lain halnya dengan akad tijari yang memang menyangkut for profit transaction, karena ia bersifat komersil.
Yang merupakan jenis akad tabarru’ seperti meminjamkan harta (qardh), meminjamkan harta plus agunan (rahn), meminjamkan harta untuk mengambil alih pinjaman dari pihak lain (hiwalah), meminjamkan jasa untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain (wakalah), penitipan dan pemeliharaan (wadi’ah), dan memberikan sesuatu (hibah, sedekah, wakaf). Ketika akad qardh, rahn dan hiwalah dipaksakan untuk dikomersilkan maka ia dapat saja tergelincir ke dalam praktik ribawi. Ketika akad memberikan sesuatu dikomersilkan kemungkinan saja dapat tergelincir ke dalam praktek judi (maisir) dan penipuan (gharar).
Sedangkan yang merupakan jenis akad tijari (profit oriented) seperti akad-akad investasi (mudharabah dan musyarakah), jual-beli dan sewa-menyewa. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh, akad tijarah dibagi atas dua kelompok besar, yakni akad tijarah yang memiliki tingkat kepastian hasil/laba yang sangat baik (natural certainty contracts) seperti akad murabahah, salam, istishna’ dan ijarah. Berikutnya akad tijarah yang tidak memiliki tingkat kepastian laba yang dihasilkan (natural uncertainty contracts) seperti musyarakah, mudharabah, muzara’ah, musaqah, hal ini disebabkan akad-akad tersebut menggunakan prinsip bagi hasil (profit-loss sharing).
Implementasi produk akad di atas tidak hanya berlaku pada institusi ekonomi Islam saja, namun ianya lebih prioritas dilaksanakan oleh pelaku bisnis/dagang orang per orang, seperti para pedagang di pasar dan di jalanan. Budaya dagang beraroma klenik, kapitalis dan hedonis harus dihindari. Secara perlahan beralih kepada skim-skim syariah.
Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 dan krisis ekonomi global di Amerika Serikat (AS) tahun 2008 menjadi bukti empirik betapa rapuhnya sistem ekonomi kapitalis. Kondisi tersebut menuntut pihak Vatikan mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan —pada bulan Mei 2009- yang mengajak perbankan dunia melongok pada peraturan keuangan Islam. Prinsip yang beretika yang diusung perbankan Islam dapat mendekatkan pihak bank dengan para nasabahnya.

Harapan
Membumikan akad bisnis syariah menjadi keniscayaan bagi setiap muslim. Motivasi perilaku produsen muslim tidak sekadar fokus pada untung dan rugi. Namun, penanaman pada nilai-nilai tauhid, akhlak dan persaudaraan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangunan ekonomi dan bisnis Islam. Hubungan antara pihak-pihak yang berakad adalah hubungan silaturahim yang berkelanjutan, tidak terbatas pada ikatan harta yang hanya sesaat saja. Implementasi produk-produk ekonomi syariah menjadi lebih universal dan harmonis.
Sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan mengenai produk akad ekonomi syariah kepada publik senantiasa dilakukan. Fungsi ini dapat dikelola oleh organisasi-organisasi yang bergerak memperjuangakan ekonomi syariah serta bekerja sama dengan pemerintah, ulama, dan para stakeholder lainnya. Bagi para pelaku bisnis tidak perlu ragu-ragu untuk menggali ilmu, mencari tahu tentang fitur dan mekanisme kerja akad-akad tersebut melalui narasumber dan referensi-referensi buku, media cetak/elektronik lainnya. Sehingga dengan pemahaman yang utuh mampu menggerakan usaha-usaha bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Jika hal ini terealisasi, insyaAllah manfaat fisik dan non fisik (keberkahan) dalam berekonomi dapat dicapai, sebagaimana yang telah dilakukan oleh institusi keuangan syariah yang ada.***

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *